Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum

Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum


Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Semarang adalah badan atau lembaga yang aktif memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara cuma-cuma (prodeo). BKBH Fakultas Hukum Universitas Semarang didirikan pada tanggal 12 Desember 2012 dan beralamat di Jl. Soekarno-Hatta Kota Semarang Jawa Tengah. Pendirian BKBH didasarkan pada realita banyaknya masyarakat yang belum memahami hak yang dimilikinya sebagai warga negara dan dilindungi konstitusi serta masih terdapat banyak masyarakat yang belum mengetahui tata cara memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Melalui Pasal 28D UUD 1945 negara memberikan jaminan terhadap setiap orang yang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan sera kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum. Pasal 28D UUD 1945 tersebut menjadi dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Saat ini BKBH Fakultas Hukum Universitas Semarang masih dalam proses mendapatkan akreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana tertuang dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Bantuan Hukum. Adapun tujuan pendirian BKBH yaitu ikut serta dalam menegakkan hukum (law inforcement) sekaligus mewujudkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dan wadah bagi dosen serta mahasiswa melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian Tri Dharma Perguruan Tinggi.
BKBH Fakultas Hukum Universitas Semarang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat secara cuma-cuma (prodeo) melalui mekanisme penyelesaian sengketa litigasi (dalam pengadilan) maupun non litigasi (luar pengadilan) dengan menempatkan dosen, advokat dan mahasiswa yang ahli dalam bidang hukum. Penanganan perkara di BKBH meliputi ruang lingkup hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum dagang, hukum perusahaan, hukum lembaga keuangan, hukum kepailitan dan PKPU, Hak atas Kekayan Intelektual, hukum ligkungan dan hukum islam. BKBH ini hadir ditengah-tengah hausnya masyarakat atas keadilan hukum dan masih terdapat banyak masyarakat yang kurang mampu untuk menggunakan jasa advokat untuk membela haknya dan tidak mengetahui prosedur untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo).
Bentuk penyelesaian sengketa non litigasi dilakukan dengan cara mediasi, negosoasi, dan ketika sengketa tersebut telah masuk ranah pengadilan, maka tim advokat dari BKBH akan melakukan pembelaan menurut hukum yang berlaku guna menyelesaikan sengketa tersebut pada Pengadilan tingkat pertama (PN, PA, PTUN, Pengadilan Militer), Pengadilan tingkat banding dan kasasi hingga sengketa tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).


Quotes :
“Hukum Tuhan dan hukum alam tidak mungkin bertentangan karena hukum alam diciptakan Tuhan”
“Biarlah keadilan tegak walaupun langit akan runtuh”
–Fiat Justitia ruat caelum–




Visi
Terwujudnya Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Semarang profesional, unggul dan berkualitas dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat (justice for all) melalui penegakan hukum.

Misi
  • Memberikan access to justice kepada masyarakat pencari keadilan terutama kepada masyarakat kurang mampu
  • Memberikan penanganan perkara yang maksimal dengan menyediakan tenaga ahli dalam bidang hukum
  • Membangun kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat sebagai wujud nyata Tri Dharma Perguruan Tingggi


Dalam menjalankan kegiatannya BKBH Fakultas Hukum Universitas Semarang memiliki program kerja sebagai berikut :
  • BKBH Fakultas Hukum Universitas Semarang sebagai organisasi bantuan hukum yang terakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
  • Seminar nasional BKBH Fakultas Hukum Universitas Semarang “Harmonisasi Aparat Penegak Hukum Untuk Mencapai Keadilan Substantif dan Bermartabat”
  • Memberikan layanan bantuan hukum berupa penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi maupun litigasi.
  • Menjalin kerjasama dengan organisasi bantuan hukum, profesi penegak hukum, instansi pemerintah maupun non pemerintah.
  • Memberikan penyuluhan hukum sebagai wujud nyata pengabdian kepada masyarakat Tri Dharma Perguruan Tinggi.

  • Konsultas
  • Bantuan hukum (litigasi & non litigasi)
  • Pembuatan legal opinion
  • Penyuluhan hukum
  • Pelatihan hukum