NEWS

KKHP: BEDAH BUKU DOSEN PERTAMA DALAM WORKSHOP

“Kelompok Kajian Hukum Perdata (KKHP) Fakultas Hukum Universitas Semarang (FHUSM) melebarkan eksistensinya dengan konsep bedah buku dosen sendiri pertama kali di Universitas Semarang dalam kegiatan workshop”
SEMARANG – Kelompok Kajian Hukum Perdata (KKHP) Fakultas Hukum Universitas Semarang (FHUSM) gelar workshop dengan tema “Penegakan Konstitusi Menghadapi Polemik Perundang-undangan” di Aula Gedung Kedokteran Lantai 6 Universitas Semarang, Rabu (18/04/2018).
Berbicara soal workshop yang identik hanya ulasan materi dan praksis, KKHP menampilkan dengan cara yang lain dari yang lain. Tidak tanggung-tanggung, tercatat 130 peserta dalam kegiatan ini.
KKHP FHUSM mengusung konsep bedah buku berjudul “Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum” karangan Dr. Muhammad Junaidi, S.HI., M.H., dosen kebanggaan FHUSM. Selain itu, peserta juga didampingi untuk praksis pembuatan amademen Undang-Undang Dasar.
Salah satu bentuk apresiasi terhadap dosen ini tampak dilakukan oleh KKHP FHUSM. Konsep bedah buku dosen sendiri dalam dobrakan awal ini merupakan hal pertama di Universitas Semarang.
Kegiatan yang diketuai oleh Robiatul Adawiyah ini dibuka dengan meriah oleh Dr. Amri P. Sihotang, S.S., S.H., M.Hum. selaku Kaprogdi S1-Ilmu Hukum Universitas Semarang serta dihadiri oleh Asosiasi Dosen Hukum Perdata FHUSM selaku Pembimbing KKHP dan pemateri, yakni M. Farhan, S.Sy., M.H. selaku Asisten Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah, Laga Sugiarto, S.H., M.H. selaku Dosen Tata Negara Universitas Negeri Semarang, dan Dr. Muhammad Junaidi, S.HI., M.H. selaku Kaprogdi Magister Ilmu Hukum Universitas Semarang.
“Fakultas Hukum Universitas Semarang sekarang sudah memiliki dua kelompok kajian, yakni perdata dan pidana. Saya harapkan setelah ini akan ada kelompok kajian baru misalnya Kelompok Kajian Hukum Tata Negara,” kata Amri.
Polemik perundang-undangan semakin miris di Indonesia. Perlu adanya penegakan konstitusi yang merupakan induk dari setiap lahirnya dogma-dogma hukum yang berkembang, seperti dalam hukum perdata dan lain sebagainya. KKHP mencoba berperan aktif dalam berpartisipasi dan sosialisasi akan hal tersebut, karena bagaimanapun juga konstitusi harus dijaga keutuhannya dan dijadikan acuan utama serta jalannya pemerintahan harus diawasi khususnya oleh kaum berintelektual seperti mahasiswa.
“Diharapkan dengan kegiatan workshop, mahasiswa dan masyarakat umum mampu memahami konstitusi khusunya konstitusi bangsa Indonesia secara komprehensif, memahami permasalahan masyarakat dan ketatanegaraan yang patut diangkat dalam amandemen selanjutnya, meningkatkan kompetensi dalam perancangan amandemen, dan ikut serta menjaga keutuhan konstitusi bangsa Indonesia. KKHP! Makin Jaya!,” kata Robi.
By: Robiatul Adawiyah-KKHP FH USM


admins | 04 October 2018